Polisi Ternate tangkap pelaku penyelundupan minuman keras

Aparat Kepolisian Danpos Armada Semut Ternate, Maluku Utara menggagalkan upaya penyelundupan puluhan kantong minuman keras dari Halmahera ke Kota Ternate.

Kapolres Ternate AKBP Azhari Juanda, di Ternate, Minggu, membenarkan personelnya berhasil menggagalkan penyelundupan minuman keras jenis Cap Tikus untuk dijual ke Kota Ternate.

Menurut dia, personel Danpos Armada Semut Manga Dua yang dipimpin Aiptu M Bahdi melaksanakan razia penumpang yang turun dari speedboat yang sandar di armada semut Manga Dua dari Pelabuhan Sofifi.

Dalam razia tersebut, Aiptu M Bahdi menangkap seorang perempuan membawa dua tas kresek warna kuning dan satu tas gantung warna merah isinya minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 30 kantong plastik.

Pemilik bernama Wanti Kabo (45) warga Gura, Halmahera Utara itu telah diamankan di Mapolsek Ternate Selatan untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

Di tempat terpisah, Babinsa Ramil 1501-03/Jailolo Koptu Soamole dan Koptu M Heo berhasil mengamankan ratusan kantong minuman keras ilegal jenis Cap Tikus di Pelabuhan Penyeberangan Jailolo, Halmahera Barat.

Penangkapan tersebut berawal dari kecurigaan buruh tenaga kerja bongkar muat (TKBM) terhadap 3 buah dus yang digeletakkan oleh pemiliknya semenjak pagi di bagian belakang dermaga penyeberangan secara berjauhan.

Kemudian melaporkannya kepada Koptu A Soamole, dan menindaklanjuti hal tersebut memanggil rekannya sesama Babinsa yang sedang monitoring di Pelabuhan Bongkar Muat?dan petugas KPLP.

Petugas secara bersama-sama mendatangi lokasi tersebut. Setelah diperiksa dan dibongkar didapati bungkusan minuman keras jenis Cap Tikus sejumlah 140 kantong plastik yang ditaburi oleh bubuk kopi untuk menghilangkan aroma khas Cap Tikus guna mengelabui petugas.

Minuman keras tersebut kemudian dimusnahkan di tempat dengan cara dituangkan ke laut serta plastik beserta kardusnya dibakar.

Danramil Jailolo Kapten Inf Hidayah melalui siaran pers SBOBET, mengatakan dirinya telah memerintahkan jajarannya khususnya Babinsa untuk melakukan monitoring di pelabuhan, salah satunya untuk memutus rantai jalur distribusi minuman keras khususnya jenis Cap Tikus karena Jailolo ini merupakan salah satu pintu penyeberangan menuju Kota Ternate.

Bahkan, modus-modus operandi para pelaku biasanya membiarkan begitu saja minuman kerasnya di tempat tersembunyi dengan ditaburi bubuk kopi serta dikemas rapi, untuk mengelabui petugas serta mengirimnya saat pengawasan sedang longgar biasanya jam makan siang maupun menjelang Magrib.

“Kami telah berkomitmen antarseluruh komponen baik KPLP, kepolisian dan TKBM untuk bersama-sama melakukan pencegahan upaya penyelundupan minuman keras melalui Pelabuhan Jailolo,” ujarnya pula.

James Riady bilang bertemu Neneng Hassanah saat melahirkan

Jakarta (ANTARA News) – Petinggi Lippo Group James Riady mengaku pernah bertemu sebanyak satu kali dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

“Benar saya ada bertemu sekali dengan ibu bupati, yaitu pada saat beliau baru saja melahirkan, saya yang tidak pernah ketemu dengan beliau. Kebetulan saya ada berada di Lippo Cikarang diberi tahu bahwa beliau baru melahirkan,” kata James usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Pertemuan itu, ungkap James, terjadi pada akhir 2017 lalu.

“Saya pertama kali baru tahu bahwa bupati itu adalah seorang ibu wanita. Oleh karena itu, waktu saya diajak untuk mampir hanya sekedar mengucapkan selamat saja. Saya mampir ke rumah beliau mengucapkan selamat,” ucap James.

Namun, ia mengaku bahwa dalam pertemuannya itu tidak membahas soal proyek Meikarta.

“Tidak ada pembicaraan lain, tidak ada pembicaraan izin sbobet indonesia, tidak ada pembicaraan mengenai bisnis atau apapun dengan beliau,” ujar James.

KPK pada Selasa memeriksa James sebagai saksi untuk sembilan tersangka dalam kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam pemeriksaannya itu, ia mengaku dicecar 59 pertanyaan oleh penyidik KPK.

Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan terlibat dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta tersebut.

Polisi Medan ringkus penjual satwa dilindungi

Medan (ANTARA News) – Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus pelaku jual beli satwa yang dilindungi jenis burung kakatua jambul kuning dan nuri, di kawasan Jalan Bintang, Kelurahan Pusat Pasar.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira, Kamis, mengatakan polisi menerima informasi dari masyarakat, ada praktik jual beli satwa dilindungi di daerah tersebut.

Kemudian, menurut dia, petugas kepolisian turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar. Akhirnya dua ekor burung kakatua jambul kuning disita.

“Selanjutnya, seorang pria berinisial HS diamankan dan dilakukan pemeriksaan,” ujar AKBP Yudha.

Ia menyebutkan, saat dilakukan pengembangan terhadap HS, disebutkan dua burung kakatua itu diperolehnya dari seorang berinisial DN.

Setelah petugas mengamankan DN, disebutkan burung tersebut didapat dari rekannya inisial KNH.

“Kita lakukan penggerebekan di rumah kos milik KNH, dan disita 12 ekor kakatua jenis molukan, alba, dan jambul kuning,” ucap dia.

Yudha menambahkan, selain itu juga disita 25 ekor burung nuri jenis red wing, black wing, bayan dan aru.

Bahkan, kata dia, di rumah kos tersebut, ditemukan beberapa burung atau satwa yang dilindungi, dan diperjualbelikan.

“Seluruh barang bukti yang disita itu akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumut,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan itu.

Baca juga: Ratusan burung langka disita

Baca juga: Polisi Morotai sita 82 satwa dilindungi

Baca juga: Polda DIY tangkap penjual satwa dilindungi

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Pengadilan Pekanbaru batal menetapkan tersangka korupsi pipa

Pekanbaru (ANTARA News) – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru membatalkan penetapan status tersangka dugaan tindak pidana korupsi pipa transmisi PDAM atas nama Harris Anggara alias Liong Tjai setelah yang bersangkutan memenangkan gugatan praperadilan.

“Hakim memerintahkan Polda Riau selaku termohon mencabut status tersangka pemohon,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Martin Ginting di Pekanbaru, Selasa.

Martin menjelaskan Harris yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka namun tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik hingga akhirnya ditetapkan sebagai buron oleh Polda Riau itu mengajukan gugatan praperadilan baru-baru ini.

Dalam putusannya pekan lalu, hakim tunggal Mangapul menyatakan penetapan tersangka Direktur Utama PT Cipta Karya Bangun Nusa (CKBN) yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau tersebut tidak sah sehingga harus dibatalkan.

Namun Martin tidak menyebutan pertimbangan hakim membatalkan status tersangka tersebut.

Harris alias Liong Tjai sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pipa transmisi PDAM di Kabupaten Indragiri Hilir.
Selain Harris, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau turut menetapkan tiga tersanga lainnya yakni Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja dan Edi Mufti BE selaku PPK dan Syafrizal Taher selaku konsultan pengawas. Ketiganya telah dijebloskan ke sel tahanan Polda Riau terlebih dahulu.

Sementara penanganan perkara Harris seolah mendapat perlakuan sedikit berbeda. Harris yang turut ditetapkan sebagai tersangka justru tak pernah hadir untuk ketika dijadwalkan menjalani pemeriksaan.

Polda Riau sebelumnya menyatakan bahwa Harris ditetapkan ke dalam DPO sejak awal Oktober 2018 lalu namun tak kunjung berhasil ditemukan hingga putusan Prapid ini.

Meski begitu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menegaskan akan melakukan penyidikan ulang terhadap Harris Anggara.

“Kita lakukan penyidikan ulang dan terbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru,” katanya singkat.

Polda Riau terbilang kurang terbuka selama penanganan kasus tersebut. Bahkan, informasi terkait penetapan para tersangka justru terungkap dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi Riau.

SPDP tersebut mulai dikirim penyidik kepolisian secara bertahap sejak Juni hingga Agustus 2018. Dari sejumlah SPDP diketahui tidak mencantumkan nama tersangka.

Gidion beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa tidak adanya nama dalam SPDP itu berarti kemungkinan adanya penambahan tersangka baru.

Dalam proses penyidikan perkara ini, sejumlah saksi turut diperiksa oleh penyidik. Termasuk diantaranya wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, yang dalam proyek tersebut menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, saat itu.

Dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.

Akibatnya negara diduga telah dirugikan Rp700 juta. Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900 dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900. Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800.
Baca juga: Polda Riau kembali periksa Wakil Bupati Bengkalis
Baca juga: Polda Riau segera melimpahkan berkas penghina Ustadz Abdul Somad
Baca juga: Polda Riau periksa tiga anggota DPRD Rokan Hilir terkait korupsi

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Kapolda Sumut resmikan Polsub Sektor di Nias

Medan (ANTARA News) – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan pembentukan tiga Polsub Sektor dibawah naungan Polres Nias, untuk pelayanan dan keamanan masyarakat.

Ketiga Polsub Sektor itu, yakni Mako Polsub Sektor Latu, Mako Polsub Sektor Afulu, dan Mako Polsub Sektor Ehoshakozi.

Peresmian Sub Sektor tersebut, dilakukan penandatanganan prasasti di rumah Bupati Nias Sokhiatulo, di Kota Gunung Sitoli, Jumat (9/11), disaksikan warga masyarakat dan Wali kota Gunung Sitoli Lakhomi Zalo, Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli, dan Bupati Nias Utara Ingati Nazara.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, dalam sambutannya mengatakan dibentuknya tiga sub sektor itu, mengingat wilayah Polres Nias sangat luas.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas keinginan empat kepala daerah, yaitu Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara dan Nias yang menginginkan terbentuk Polres pemekaran dari Polres Nias.

Hal itu, ditandai dengan pemberian hibah tanah kepada Polda Sumut.

Agus menjelaskan, pembentukan Polres pemekaran dapat cepat terwujud, jika pemerintah setempat sudah mendirikan dahulu bangunan dan fasilitas lainnya.Dan mengenai kekurangan akan dipenuhi selanjutnya.

“Pada hari ini, hibah tanah sudah diberikan ke Polri melalui Polda Sumut, atas nama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, saya ucapkan terima kasih,” ucap jenderal bintang dua itu.

Kapolda juga menjawab permintaan Bupati Nias Sokhiatulo agar didirikan Markas Brimob di Kepulauan Nias.

“Diadakannya Markas Brimob di Kepulauan Nias sangat perlu dan tepat.Melihat luasnya wilayah tersebut, harus menyeberang lautan kalau pengiriman dari Medan, hal itu sudah direncanakan, yang penting fasilitasnya dulu dipenuhi,” kata Kapolda Sumut itu.

Sementara itu, Bupati Nias Sokhiatulo mengatakan, banyak pejabat negara dan pemerintah yang berkunjung ke Kepulauan Nias.

Namun, mereka hanya datang dan pergi selama satu hari.Tetapi Kapolda Sumut dalam kunjungan kerjanya ke Nias dilakukan selama lima hari.

“Saya salut sama Pak Agus, kunjungan kerjanya lama di Kepulauan Nias.Apalagi sampai melakukan uji nyali menerjang ombak dan badai untuk sampai ke Pulau Telo,” kata Bupati Nias itu.

Selain itu, jelas Bupati Nias, siap untuk menyukseskan Pilpres dan Pileg, serta membantu tugas Polri dalam menciptakan situasi aman, damai, dan kondusif di Sumut.

Baca juga: Kapolda Sumut imbau mahasiswa tertib bila berdemo
Baca juga: Kapolda Sumut besuk Kapolsek Parongil korban penikaman
Baca juga: Kapolda beri penghargaan personel ungkap pembunuhan sekeluarga

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Polisi ringkus lima pelaku pengeroyokan yang tewaskan korban di Medan

Medan (ANTARA News) – Personel Satuan Reskrim Polrestabes Medan meringkus lima orang pelaku pengeroyokan mengakibatkan korban Suparno (36) tewas, di Jalan Luku V, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor.

Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto, dalam paparannya di Mapolrestabes Medan, Selasa, mengatakan korban meninggal dunia karena mengalami luka parah pada bagian kepala.

Kelima pelaku yang ditangkap itu, menurut dia, berinisial NP, EFT, NMS, BAZ dan RM.

“Selain merenggut satu nyawa, aksi pengeroyokan tersebut juga mengakibatkan satu orang mengalami luka-luka bernama Lasiman (55) yang kini masih mendapat perawatan medis,” ujar Kombes Dadang.

Ia mengatakan, penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban, akibat pengaruh narkoba.

“Kelima pelaku nekad menghabisi nyawa korban, karena masalah narkoba. Suparno merupakan korban salah sasaran,” ucap dia.

Dadang menjelaskan, saat kejadian, pelaku ingin membeli narkoba kepada salah seorang berinisial D.

Namun, karena D sudah tidak lagi menjadi penjualnya dilempari sepatu.

Kemudian, pelaku memanggil kawan-kawannya dan membabi-buta menganiaya korban.

“Petugas mengamankan para pelaku dan dilaksanakan tes urine, serta hasilnya kelima orang itu, positif pemakai narkoba,” kata Kapolrestabes Medan itu lagi.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Beranda – Di perbatasan RI-PNG, TNI amankan sekilo ganja

Jayapura, (ANTARA News) – Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas- Pamtas) Republik Indonesia-Papua Nugini (PNG) dari Yonif Para Raider (PR) 501 Kostrad berhasil menemukan dan mengamankan sebanyak 1 kilogram ganja tak bertuan di dekat Pantai Lokpon, Kampung Skouw Sae, Dsitrik Muaratami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin.

Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-PNG Yonif PR 501 Kostrad Letkol (Inf) Eko Anthoni Chandra di Kota Jayapura, Senin mengatakan penemuan satu kg ganja itu merupakan pengembangan informasi dari masyarakat setempat.

“Ini merupakan sinergi antara Satgas Yonif PR 501 Kostrad bersama masyarakat perbatasan sehingga bisa menemukan dan mengamankan barang haram tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan kronologis kejadian itu berawal dari laporan warga sekitar Pos Muara Tami yang melihat ada dua orang yang mencurigakan di dekat Pantai Lokpon saat sedang perjalanan pulang seusai memancing.

“Laporan tersebut langsung dianalisa oleh pihak Pos Muara Tami dan langsung membentuk tim patroli untuk mengecek kebenaran dari laporan masyarakat tersebut,” katanya.

Sesaat sebelum tim patroli memasuki Pantai Lokpon, kata dia, tim patroli mendengar seperti suara “speedboat” yang baru saja dihidupkan, sehingga tim patroli segera melakukan pengejaran ke arah sumber suara.

“Namun sebelum tim patroli Satgas mendekat ke sumber suara, speedboat tersebut langsung melarikan diri ke tengah laut dan terlihat ada dua orang berada diatas speedboat tersebut,” katanya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, tim patroli Satgas langsung memutuskan untuk kembali dan melakukan penyisiran di sekitar Pantai Lokpon.

Apalagi pihaknya telah mempelajari setiap modus operandi kasus penyelundupan ganja yang berhasil dibongkar sebelumnya, sehingga tim patroli Satgas tak butuh waktu lama untuk menemukan apa yang sedang dilakukan kedua orang tersebut.

“Tim patroli Satgas menemukan sebuah tas yang berisikan 52 paket ganja kering siap edar seberat 1 Kg yang disembunyikan diantara bebatuan karang di pinggir Pantai Lokpon,” katanya.
   
Selanjutnya, kata dia, 52 paket ganja kering tersebut dibawa dan diamankan ke Pos Kotis Satgas Yonif PR 501 Kostrad.

“Dugaan sementara kedua orang tersebut telah melakukan transaksi jual beli narkoba. Mereka tidak melakukan transaksi secara langsung, tetapi si pengedar meletakan ganja tersebut di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya yang kemudian ganja tersebut akan diambil oleh si pembeli. Hal ini dilakukan untuk menghindari pantauan petugas,” katanya.

Terkait masalah ini, Dansatgas Yonif Para Raider 501 Kostrad mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat perbatasan di Skouw yang telah tanggap dan waspada terhadap oknum-oknum yang berusaha mengedarkan narkoba di kampung mereka.

 “Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat perbatasan sangat menolak beredarnya narkoba jenis apapun di kampung mereka. Ganja yang telah diamankan oleh Satgas telah menyelamatkan kampung mereka dari keganasan narkoba, serta menyelamatkan generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba,” kata Eko Anthoni Chandra.

Baca juga: Ada lagi ladang ganja di perbatasan RI-Papua Nugini
Baca juga: TNI amankan dua kilogram ganja di perbatasan RI-PNG

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Polisi ringkus pelaku pencurian dana desa

Sentani (ANTARA News) – Aparat Reskrim Kepolisian Sektor Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, meringkus SK (27) yang diduga pelaku pencurian dana desa.

Kapolsek Sentani Kota Kompol Hakim Sode di Sentani, Sabtu, mengatakan pelaku SK ditangkap pada Jumat (30/10) di Hotel Ratna Indah Sentani.

“SK diduga pelaku pencurian uang senilai Rp230 juta yang merupakan Anggaran Dana Desa (ADD) Kampung Benyom II, Distrik Nimbokrang, Sentani, Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

Kapolsek mengatakan, penangkapan terhadap SK berdasarkan laporan serta hasil penyelidikan saat polisi mendatangi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), setelah menerima laporan pengaduan dari korban Titus Kekri yang merupakan Kepala Kampung Benyom Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang.

Polisi mendapatkan laporan dari Titus bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian, kasus pencurian itu sendiri terjadi pada hari Selasa (30/10) pukul 05.30 WIT di Hotel Ratna Indah Salatiga Sentani.

Pelaku mengambil tas ransel yang berisikan uang tersebut, yang mana saat itu korban tertidur di kursi lobi lantai dua hotel, saat tertidur itulah pelaku menjalankan aksinya.

Dia menjelaskan, setelah polisi melakukan olah TKP dan mengumpulkan alat bukti, kasus tersebut mulai menemui titik terang bahwa diduga pelaku pencurian tersebut adalah SK (27) sehingga anggota Polsek Sentani Kota dan Tim Paniki langsung bergerak melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap keberadaan SK.?

“Pelaku SK (27) berhasil diamankan di depan Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura saat hendak mengecek sepeda motor milik saudaranya yang terkena Operasi Zebra Matoa 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan awal SK mengakui perbuatannya itu kemudian menyerahkan uang sisa senilai Rp110 juta kepada penyidik sebagai barang bukti,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini polisi masih mendalami sisa uang yang belum diserahkan oleh SK dan atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 362 KUH Pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Baca juga: Polisi tangkap dua pasutri pencuri belasan TKP
Baca juga: Polisi Surabaya ringkus komplotan maling mall
Baca juga: Polres Mataram bekuk komplotan pencuri meteran listrik
Baca juga: Polsek Jagakarsa amankan pencuri sebelum diamuk massa

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

PDIP serahkan kasus perusakan kantor ke polisi

Jakarta (ANTARA News) – PDI Perjuangan menyerahkan kasus perusakan kantor DPC PDI Perjuangan, kantor NU Center, serta bangunan sekolah, di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kepada Kepolisian untuk diproses hukum.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis, menyikapi perusakan yang dilakukan oleh seseorang berinisial NA. NA yang kemudian diketahui sebagai mantan jaringan radikal Poso, melakukan pelemparan batu ke kaca jendela di kantor Nahdliyin Center, ke dua gereja, ke satu sekolah, serta ke kantor DPC PDI Perjuangan, di Kabupaten Magelang, pada Jumat (26/10) serta Sabtu (27/10).

“Dengan semangat menjaga persatuan Indonesia, PDI Perjuangan menyerahkan proses hukumnya kepada aparat penegak hukum,” kata Hasto.

Hasto menegaskan, terhadap berbagai upaya memecah belah bangsa, termasuk mereka yang mencoba melakukan aksi provokasi pada saat peringatan Hari Santri,  PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya penegakan hukum, guna menindak pihak-pihak yang nyata-nyata mengganggu keutuhan dan ketentraman bangsa. “Kami menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses hukum secara adil,” katanya.

Politisi asal Yogyakarta itu mengingatkan kembali ketika kantor PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, diserang oleh sejumlah orang, pada 27 Juli 1996, pihaknya pun  memilih proses hukum.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan bersikap bahwa berbagai bentuk provokasi yang dilakukan pada saat peringatan Hari Santri tidak dapat dibenarkan. “Hari Santri ditempatkan satu nafas dengan peringatan Hari Pahlawan. Itu adalah penghormatan atas jasa para pahlawan pembela kemerdekaan Indonesia,” katanya.

Hasto juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dan aparat penegak hukum yang mengambil tindakan tegas guna menjamin rasa aman dan ketentraman masyarakat.

PDI Perjuangan juga mendukung sepenuhnya pernyataan bersama yang dilakukan oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, di Jakarta, (31/10).

Kedua lembaga itu dinilai terus berjuang menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa berdasarkan Pancasila. Karena itu, Hasto menyatakan, upaya menebar ketakutan dengan merusak kantor NU dan PDI Perjuangan di Magelang tidak akan pernah berhasil. “PDI Perjuangan selalu setia pada jalan ideologi Pancasila. Sejarah mencatat Muhammadiyah, NU, PNI, dan TNI bahu-membahu menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI,” ujar Hasto.

Baca juga: Polisi Usut Perusakan Kantor PDIP Purworejo

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Pengungkapan Kasus Narkoba Jenis “liquid vape”

Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvin Simanjuntak (kedua kiri) bersama tersangka kasus pembuatan dan pengedaran Narkoba jenis “liquid vape” menunjukkan ruang laboratorium saat gelar perkara di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (31/10/2018). Dalam pengungkapan tersebut Subdit/Psikotropika Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 11 tersangka dengan sejumlah barang bukti yaitu tabung vape, peralatan laboratorium dan bahan baku pembuatan yang mengandung narkotika golongan I. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.

Penangkapan Joki Tes CPNS

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Irwan Anwar (kanan) bersama Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat rilis kasus penangkapan calo CPNS Kemenhuham di Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/10). Polisi berhasil menangkap enam orang tersangka saat berlangsungnya tes CPNS di gedung RRI Makassar pada Minggu (28/10) dan masih mengejar lima tersangka lainnya yang dijerat pasal 263 ayat 1 dan 2, jo pasal 55 ayat 1 KUHP terkait pemalsuan dan menggunakan surat palsu atau turut serta melalukan kejahatan dengan ancaman pidana enam tahun penjara. ANTARA FOTO/Darwin Fatir/ama.

Pengendara sepeda motor tewas setelah terserempet

Cianjur (ANTARA News) – Pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah sepeda motornya terserempet sepeda motor lain di Jalan Lingkar Timur Cianjur, Jawa Barat, Sabtu.

Informasi dihimpun Aris (26) korban tewas pengendara sepeda motor warga Kampung Pasirhonje, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cianjur.

Beberapa meter sebelum memasuki tempat kejadian, tepatnya di Jalan Raya Desa Sukamanah, sepeda motor matik yang dikendarai korban diserempat pengemudi sepeda motor lain hingga terjungkal ke sebelah kiri jalan.

Dari arah berlawanan muncul bus antarkota dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan tidak dapat dielakkan, korban terpental di tengah jalan hingga tewas di tempat kejadian.

“Saya melihat korban terserempat sepeda motor yang menyalip dari sebelah kanan. Akibatnya, korban terpental ke bagian kiri dan tertabrak bus,” kata Arlan Dahlan, ketua RW setempat.

Mendapati hal tersebut, dia melaporkan kejadian ke Mapolsek Karangtengah yang langsung datang ke lokasi bersama Unit Lakalantas Polres Cianjur. Polisi langsung membawa jasad korban ke RSUD Cianjur.

Petugas Kamar Mayat RSUD Cianjur Soni mengatakan bahwa korban datang dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan luka di bagian kepala.

Baca juga: Truk tabrak empat sepeda motor dua tewas
Baca juga: Polisi amankan pemabuk tabrak pengendara di Kemang
Baca juga: Dua pengendara motor tanpa identitas tewas dalam kecelakaan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Jasad wanita dalam kardus di Sukabumi terungkap

Sukabumi (ANTARA News) – Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat, mengungkap kasus penemuan jasad wanita dalam kardus yang ditemukan di sebuah kamar kontrakan di wilayah Kampung Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi.

“Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan hampir sepekan ini telah menemukan fakta baru, korban yang diketahui bernama Fatimah (50) Desa Cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, yang ditemukan dalam kardus tewas akibat dibunuh,” kata Kasatreskrim Polres Sukabumi Kota AKP Budi Nuryanto di Sukabumi, Sabtu.

Menurut dia, kuat dugaan korban dibunuh oleh suami sirinya yakni AH alias Oma (63) dengan cara dibekap setelah berhubungan badan. Pembunuhan tersebut dilakukan Oma pada pagi hari setelah pasangan suami istri ini terlibat pertengkaran.

Adapun pemicu pertengkaran tersebut akibat Oma cemburu karena korban diketahui tengah menjalin hubungan melalui sambungan telepon dengan pria lain. Setelah membekap istri sirinya itu, Oma pergi dan tidak mengetahui bahwa Fatimah sudah meninggal dunia.

Namun pada keesokan harinya pelaku datang lagi ke rumah kontrakannya dan melihat sang istri sudah meninggal dunia sehingga panik.

“Kami pun sudah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan tetapi belum menetapkan tersangka dan Oma pun berkapasitas masih menjadi saksi,” tambahnya.

Budi mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Namun Informasi diperoleh yang diperoleh, dalam menjalani pemeriksaan Oma selalu tidak koorperatif bahkan cenderung tertutup dan memberikan keterangan yang berbelit-belit.

Baca juga: Kapolda: Pembunuhan sekeluarga akibat kurang harmonis

Baca juga: Kekasihnya dibunuh karena diusir

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Deportasi Pekerja Migran

Sejumlah pekerja migran dari Indonesia mengikuti pendataan oleh BP3TKI setibanya di Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/10/2018) malam. Sebanyak 21 dari 120 pekerja migran yang dipulangkan Depot Imigresen Bekenu Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak melalui PLBN Entikong Kalbar menjalani hukum sembat (cambuk) karena tidak memiliki paspor. ANTARA FOTO/Reza Novriandi/pras.

KPK panggil dua petinggi Grup Lippo

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil dua petinggi Grup Lippo untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dua saksi itu antara lain Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus dan Direktur PT Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya. Mereka dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro (BS) yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group.

“Dua saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka BS dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selain itu, KPK juga memanggil 10 saksi lainnya untuk tersangka Billy, yaitu enam staf Lippo Cikarang masing-masin Novan, Endrikus, Ronald, Sri Tuti, Dianika, dan Josiah.

Selanjutnya, Eka Hidayat Taufik yang merupakan Kabid Sarana dan Prasarana atau Kabag Kerja Sama Antardaerah di Sekretariat Pemda, Lucki Widiyani sebagai Pengelola Dokumen Perizinan pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan serta dua saksi yang merupakan Analisis Penerbitan Pemanfaatan Ruang pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan masing-masing Kusnadi Hendra Maulana dan Ujang Tatang.

Selain Billy, KPK juga telah menetapkan delapan tersangka lainnya dalam kasus suap Meikarta itu antara lain konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NNY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten BekasiNeneng Rahmi (NR).

Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.

Baca juga: KPK panggil 11 saksi suap perizinan Meikarta
Baca juga: KPK konfirmasi Neneng Hassanah proses perizinan Meikarta

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2018

KPK panggil empat saksi TPPU Zainudin Hasan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa empat orang saksi dalam kasus TPPU dengan tersangka ZH,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. 

Empat saksi itu antara lain Dokter Rumah Sakit Pondok Indah Gatoet Soeseno, Direktur PT Arto Sugih Abadi Suliyanto, Rudi Topan dari unsur swasta, dan satu saksi lainnya bernama Andi Ahmad Yani.

KPK pada Jumat (19/10) telah mengumumkan Zainudin Hasan sebagai tersangka TPPU.

Zainudin dalam jabatan sebagai Bupati Lampung Selatan diduga pada 2016-2018 telah menerima dana melalui tersangka anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN) yang sumbernya berasal dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan senilai total sekitar Rp57 miliar. 

Diduga persentase “fee” proyek yang dalam tiga tahun tersebut sekitar 15 sampai 17 persen dari nilai proyek.

Diduga, tersangka Zainudin melalui Agus membelanjakan penerimaan dana dana tersebut untuk membayar aset-aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga, pihak lain atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan tersangka Zainudin.

Terkait dugaan penerimaan tersebut, KPK kemudian menemukan dugaan tindak pldana pencucian uang yang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk.

Selanjutnya, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga dilakukan oleh tersangka Zainudin dari tahun 2016-2021.

Terhadap Zainudin disangkakan melanggar pasal 3 Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK telah melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Zainudin yaitu dugaan menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Baca juga: KPK panggil Zainudin Hasan sebagai tersangka
Baca juga: KPK dalami aliran dana kepada Zainudin Hasan
Baca juga: KPK: “fee” kasus Lampung Selatan Rp56 miliar
Baca juga: KPK periksa 11 saksi kasus Zainudin Hasan
Baca juga: KPK tetapkan Zainudin Hasan tersangka TPPU

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Polrestabes Medan razia diskotik “Lee Garden”

Medan (ANTARA News) – Tim gabungan Satuan Narkoba dan Satuan Sabhara Polrestabes Medan merazia diskotik “Lee Garden” Jalan Nibung Raya Medan Baru, Minggu, dan berhasil mengamankan 274 orang pengunjung.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Raphael Sandy Cahya Priambodo menyebutkan sebanyak 274 pengunjung itu terdiri atas 197 laki-laki dan 77 perempuan.

Dari pengunjung diskotik itu, menurut dia, tiga orang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Pada saat ini diproses di Polrestabes Medan.

Tersangka itu berinisial HN (21) warga Jalan Suri Haji Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdan.

Selanjutnya, Tersangka AO (22) warga Jalan Ayahanda Gang Mistar Medan, dan HS (21) penduduk Jalan Bakti Luhur Medan.

AKBP Raphael mengatakan bahwa polisi juga menyita barang bukti dari ketiga tersangka berupa dua paket kecil sabu-sabu seberat 0,12 gram dan sebuah kaca pirex.

Selain itu, terdapat 41 orang positif narkoba, di antaranyaa 31 laki-lali dan 10 perempuan.

Beberapa di antarannya berinisial FH (2*0, HN (27), EB (24), SS (30), ED (41), CH (21), SY (35), RH (27), RM (25),HK (31), GH (22), MD (23), SL (44), HB (35), CS (36), dan BA (28).

“Hingga kini puluhan orang pengunjung itu masih dilakukan pemeriksaan secara intensif,” ucapnya.

Raphael menjelaskan bahwa penangkapan pengunjung tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan warga adanya pemakai narkotika dan diskotik itu beroperasi hingga pagi.

“Saat dilakukan penggerebekan, para pengunjung mencoba melarikan diri,” kata Kasat Narkoba Polrestabes Medan itu.

Baca juga: Polisi Binjai ringkus dua pengedar narkotika

Baca juga: Dua tersangka pengedar narkoba ditangkap di Sampit

Baca juga: Polresta Pontianak bekuk DPO pengedar sabu-sabu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018